Umat islam selalu menjadi patokan dalam pemilihan pemimpin daerah bahkan sampai ketingkat pusat. Hal ini dibuktikan dengan ramainya isu politik identitas dalam pemilu serentak tahun 2019. Bukan tanpa sebab, jokowi yang kala itu bersaing dengan prabowo subianto untuk menjadi RI 1 memiliki basis suaranya sendiri-sendiri. Jokowi dengan ma’ruf amin yang memiliki latarbelakang Nadhlatul Ulama. Serta pasangan prabowo dan sandiaga salahuddin uno dengan basis massa aksi 212.
Meski umat islam kerap dilibatkan dalam segala macam bentuk politik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenyataannya diskriminasi dan perampasan terhadap mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah masih kerap terjadi dinegeri ini. Padahal kemerdekaan atas segala macam bentuk penindasan diajarkan dalam Al-Quran, kitab yang seharusnya menjadi pedoman dan tuntunan umat islam di Indonesia. Bukankah presiden dan wakil presiden kita saat ini juga beragama islam?
Berkaca dari kasus rempang, dago elos, wadas sampai masyarakat air bangih di sumatera barat. Apakah suara umat islam memang diperlukan untuk transformasi menuju kearah negara yang beradab? Atau ceruk keuntungan yang ada setiap lima tahun sekali itu hanya dijadikan conflict of interest diantara para penguasa. Padahal adab dan akhlak adalah salah satu nilai penting didalam ajaran agama islam.
Perebutan suara umat islam yang terjadi ditahun-tahun lalu terus terjadi sampai menjelang pemilu 2024. Terlihat dari masing-masing kandidat yang mulai rajin “sowan” berkunjung atau bersilaturahmi dengan para ulama dan kyai. Tidak terbatas dari kalangan Nadhlatul Ulama saja. Anies dan Muhaimin bahkan sudah lebih dulu bertemu dengan Rizieq Shihab yang merupakan ketua dari Front Persatuan Islam (FPI). Meski perwakilan dari partai kebangkitan bangsa menampik jika pertemuan tersebut hanya sebatas undangan pernikahan saja.
Tidak berhenti diundangan pernikahan. Narasi antara umat islam dan kandidat Capres berikut cawapresnya terus bergulir dibalik pertanyaan “siapa cawapres ganjar pranowo?”. Hingga pertanyaan tersebut kemudian terjawab dengan ditunjuknya Mahfud MD yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan (Menkopolhukam) sebagai pendamping ganjar di Pilpres 2024 nanti. Mahfud MD dengan latarbekang NU bisa menjadi andalan untuk merebut simpati umat islam ketika kontestasi capres dan cawapres 2024.
Tidak berhenti disana, tendensi politik identitas yang menyasar umat islam nampaknya sudah menjadi kebutuhan pokok setiap lima tahun sekali. Terbaru, selepas gibran rakabuming raka dipilih menjadi cawapres prabowo dari koalisi indonesia maju. Jokowi yang merupakan bapak kandung gibran bertemu dengan pimpinan pimpinan NU dalam lawatannya bersama beberapa menteri yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini murni kunjungan kerja dan silaturahmi? Atau ada perbincangan hangat yang sengaja dibuat dingin?
Penulis: Deka Azka Rizky
Illustrator: Rizal Nugroho
